ACEH MERDEKA

Referendum telah menjadi kesepakatan bulat rakyat Aceh. Demikian halnya, negara kesatuan RI, yang didalamnya termasuk Aceh sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Satu sisi hampir sebagian penduduk Indonesia mengkhawatirkan Aceh lepas dari Indonesia, disisi lain sebagian kelompok di Aceh sendiri berusaha untuk mewujudkan Aceh merdeka. Benarkah masyarakat Aceh secara keseluruhan menginginkan dirinya merdeka secara de jure dari republik Indonesia atau itu hanya sekedar luapan dari perasaan ketidakadilan yang mereka terima selama ini?

Sekilas sejarah Aceh

Aceh adalah satu dari propinsi Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Masyarakatnya multietnis yang tiap daerahnya memilik tradisi dan bahasa masing-masing. Namun begitu, ditengah perbedaan ini jarang terjadi konflik satu sama lain. Bahkan bisa dibilang diantara mereka sangat solid dan saling menghargai. Karena itu sangat wajar jika kita temukan adanya keterikatan psikologis yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat disana. Dan salah satu penopang hubungan sosial yang kuat ini berasal dari hirarki struktural (tradisional), yang didalamnya terdapat bentuk sentralisasi kepemimpinan yakni antara Teuku dan Teungku. Teungku adalah gelar yang diberikan (masyarakat) atas keberhasilannya melewati bentuk pendidikan khas disana. Tradisi ini ada kemiripan apa yang disebut sebagai Ayatullah di Iran. Seorang yang akan meraih gelar harus melewati berbagai pendidikan, dan tiap tingkatan mendapatkan gelar tersendiri sebelum sampai pada maqam Teungku. Sedangkan Teuku adalah para bangsawan yang bersifat turun temurun.

Selama ini Teungku lebih identik seorang Ulama yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, karena mereka memiliki sifat yang kharismatik bagi masyarakat awam selain pengakuan pendidikan dimata masyarakatnya selama ini. Sedangkan posisi Teuku sendiri dalam perkembangannya memiliki makna yang negatif ditengah pemahaman masyarakat. Sebab selama penjajahan kolonial, teuku yang lebih banyak memfungsikan dirinya sebagai saudagar (borjuis), memiliki keterikatan erat dengan pihak penjajah. Bagi orang Aceh mereka adalah pengkhianat. Oleh sebab itu, sekarang ini ada kecenderungan bagi para keturunan teuku merasa tertutup untuk menunjukkan identitas dirinya. Selama masa tradisional inilah posisi penting pengatur masyarakat dipegang para teungku. Tatanan struktural tradisonal saat itu sangat terpusat pada kharisma seorang teungku sehingga terjadi ikatan yang sangat emosional secara timbal balik dengan masyarakat. Tentu kita tidak lupa terhadap perang Aceh melawan Belanda,dimana kegigihan dan kesolidannya sangat terlihat. Dan selain itu, seorang pemimpin begitu strategis posisinya dimata masyarakat Aceh dan para teungku waktu itu yang menggerakkan mereka.

Kegigihan rakyat Aceh selama proses kemerdekaan dalam melawan Belanda tidak dapat diragukan lagi. Tentu banyak jasa yang tidak bisa dibalas, lebih-lebih ketika rakyat Aceh membantu Indonesia dizaman Soekarno. Ketika itu Belanda dan Inggris mendarat kembali karena tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan dalam keadaan terdesak, saat itu masyarakat Aceh menyumbangkan hartanya pada Indonesia sehingga terbeli dua pesawat terbang untuk membantu mengusir penjajah. Dalam sebuah perjanjian sebelumnya, kompensasi dari bantuan rakyat Aceh sendiri oleh Sukarno akan dibalas dengan kemerdekaan Aceh. Namun perjanjian itu sendiri akhirnya "dikhianati" Soekarno, sehingga membuat marah pemimpin Aceh waktu itu yakni Daud Beureh. Kekecewaan ini akhirnya menimbulkan sebuah "pemberontakan" meskipun akhirnya dicapai kompromi bahwa Aceh dijadikan sebagai daerah Istimewa. Namun terlepas dari status tersebut, sebagian masyarakat Aceh sendiri memendam perasaan dikhianati yang tidak mudah dihapus. Yang terakumulasi hingga sekarang.

Benih "Merdeka"

Zaman berubah, dan begitu pula nasib rakyat Aceh dimasa Orba. Pada masa orba terjadi pemusatan pembangunan besar-besaran. Konsep developmentalisme dalam ekonomi menjadi jargon utama dimana dalam tahapan-tahapan yang hirarkis akan tercapai kemakmuran. Begitu pula yang terjadi di Aceh. Selama masa Orba terjadi dua hal penting yang mempengaruhi tatanan masyarakat Aceh yakni yang pertama terjadinya proses birokratisasi yang menggeser tatanan struktural tradisonal sebelumnya, dan yang kedua terjadinya ketimpangan dalam proses pembangunan dalam kaitannya dengan proses tradisonal menuju modernisasi. Kedua hal ini tentunya memiliki keterikatan satu sama lain. Sejak adanya penempatan para birokrat-birokrat pemerintahan, mulai terjadi gesekan dimana para pamong-pamong termasuk didalamnya teungku yang selama ini menjadi elit masyarakat mulai terdesak fungsinya. Namun rakyat Aceh sendiri masih mempercayakan kepada tatanan tradisional (para teungku) seperti yang sebelumnya berjalan. Akhirnya terjadi kristalisasi situasional, dimana satu sisi birokrat pemerintahan tidak menyentuh fungsinya secara optimal di masyarakat luas dan disisi lain muncul polarisasi yang memecah hubungan sosial dalam legitimasi struktural. Sedangkan dalam sebuah negara, regional, ataupun lingkup etnis hubungan timbal balik ini sangat penting sebab akan memiliki implikasi luas bagi hubungan daerah-pusat, khususnya bagi system sentral seperti Indonesia.

Sejak terjadinya pembangunan di wilayah Aceh, tentunya secara tidak sadar terjadi proses modernisasi. Namun sayangnya, perbedaan yang menyolok didalam proses transformasi dari tradisonal ke modern tidak dapat disikapi dengan baik oleh pemerintah pusat. Sejak awal, pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Aceh terlihat sangat eksklusif sifatnya. Hal ini dapat ditemukan adanya wilayah khusus industrial dimana-mana. Daerah ini diciptakan bagi para pendatang yang bekerja bagi perusahaan tersebut dan dibangun segala macam sarana yang "lebih modern" disekitarnya. Yang tragis adalah wilayah ini dibatasi dengan "pagar-pagar" yang hanya menghalangi proses sosialisasi antara penduduk asli-pendatang, yang secara bersamaan semakin meningkatkan kecemburuan sosial yang menyolok dimasyarakat. Proses ini cukup lama terjadi dan selama itu pemerintah pusat tetap menjalankan kebijakannya yang mengabaikan munculnya reaksi psikologis historis-kultural dan tetap bertahan pada pembangunan fisik semata.

Kecemburuan sosial ini akhirnya melahirkan adanya ranjau-ranjau yang mengancam keutuhan masyarakat. Dari lapisan masyarakat, akhirnya tumbuh kelompok-kelompok kecil yang reaktif melihat situasi ini dan sekaligus memanfaatkannya. Mereka pada hakekatnya berangkat dari fenomena ketimpangan sosial murni, sehingga terjadi kejahatan-kejahatan di pusat-pusat wilayah industrial. Namun karena banyak faktor yang mendorong terjadinya diskomunikasi antara rakyat Aceh dengan pemerintah pusat, dan juga kebijakan berat sebelah yang juga mendapatkan respons yang sebaliknya, maka akhirnya terjadi kebijakan yang menggunakan pendekatan militeris (dan kita ketahui Orba identik dengan kekuasaan Militer) dalam penyelesaian masalah ini. Alasan penurunan militer sendiri untuk menghadapi para GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) yang sebenarnya merupakan kelompok kecil pengacau. Dan kemungkinan besar, istilah GPK sendiri dimunculkan untuk mengangkat legitimasi sejarah " pemberontakan" rakyat Aceh di zaman Soekarno sehingga mendapatkan pembenaran.

DOM dan Kekejamannya

Masuknya tentara ke wilayah Aceh dinamakan operasi Militer. DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh ini akhirnya semakin menimbulkan dampak yang luarbiasa, ketika para tentara menggunakan operasi kekerasan terselubung atas nama menumpas GAM (Gerakan Aceh Merdeka). GAM sendiri sangat kontroversial sejarahnya dan tidak ada korelasi yang jelas dengan rakyat Aceh secara keseluruhan. Bisa jadi itu rumor yang diada-adakan pihak militer namun pada kelanjutannya malah memberikan legitimasi secara tidak langsung pada sekelompok orang yang memiliki obsesi untuk memaksa kepentingannya sendiri. Dalam operasi-operasi yang dilakukan tentara, terjadi brutalitas yang ditimpakan kepada masyarakat sipil. Pemerkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan, perampokan dan pemaksaan-pemaksaan selalu terjadi setiap saat. Masyarakat mendapat teror psikologis yang menciptakan situasi saling curiga mencurigai. Ditemukannya tulang-tulang yang berserakan kemudian hari semakin membuktikan kejahatan tentara tidak bisa dibalas dengan kompensasi apapun. Pemerkosaan yang disaksikan oleh suami dan anak-anaknya sendiri seperti yang terdapat diberita-berita dan janda-janda yang menangisi suaminya menjadi kenyataan bagi kita bahwa kemanusiaan kita dicoreng didepan mata telanjang. HAM yang selama ini didengungkan dimana-mana menjadi bahasa pengantar seminar semata, sedangkan pada saat yang sama dibelahan daerah lainnya kejahatan terhadap HAM terjadi setiap saat. Kini nurani mereka meminta pertanggungjawaban atas ketidakadilan yang ditimpakan mereka selama ini, inilah kemerdekaan bagi dirinya. Kemerdekaan yang bisa mengembalikan hak asasi mereka dan pengakuan martabat kemanusiaan yang selama ini diinjak-injak.

Sekilas Data kekejaman tentara selama DOM:

*Korban tewas: 30000 orang, sekitar 3000 jadi Janda (Al-Chaidir dkk, Aceh Bersimbah Darah,1998).

*Sebanyak 16000 Anak Yatim dan 2470 orang hilang juga 375 orang cacat seumur hidup ( Waspada; 10.12, 9.08 1998, 18.2 1999 )

*2,7 % orang mati tiap hari (kekerasan terhadap perempuan) (Detik, 22.11 1999).

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM selama DOM bermacam-macam motifnya, antara lain: Penyiksaan dan Pembunuhan, Pemerkosaan, Pelecehan Seksual, Penemuan adanya Kuburan Massal, Pemerasan, Penjarahan dan Pembakaran.

Mencari Solusi

Sejak Suharto lengser keprabon, suara keadilan bagi rakyat Aceh semakin keras terdengar. Memang peristiwa ini merupakan multikomplek permasalahan yang ditopang baik secara historis, psikologis maupun sosiologis. Untuk itu, bagi penguasa baru dalam menyikapi permasalahan ini seringkali terjebak pada alasan pembalikan bukti historis dan berusaha melepaskan tanggungjawabnya dari apa yang pernah terjadi. Untuk itu dengan logika demikian, maka sangat wajar jika rakyat Aceh berusaha ingin melepaskan dirinya dari Indonesia. Pada masa Habibie, tuntutan rakyat Aceh sendiri kurang mendapat tanggapan serius. Bahkan apa yang dijanjikan pemerintah waktu itu, khususnya melalui sektor pendidikan tidak terealisasikan. Akumulasi perasaan rakyat Aceh dengan tanggapan ini semakin menguatkan pada kesepakatan untuk lepas dari Indonesia. Merasa bahwa jalur resmi tidak memungkinkan, maka masyarakat Aceh akhirnya menggunakan pendekatan para pemimpin non-birokratis semacam Amien Rais dan Gus Dur. Sehingga, suatu hari terjadilah apa yang selama ini diharapkan mereka, yakni membuka tirai Referendum bagi Aceh merdeka.

Kini, Gus Dur, yang membuka tirai Referendum bagi rakyat Aceh waktu itu, telah menjadi presiden. Namun demikian, toh untuk melepas dengan mudah Aceh dari Indonesia tentu bukan perkara gampang. Karena itu, sejauh ini dalam mencari solusi permasalahan Aceh, bisa dikatakan dia menggunakan dua pendekatan, secara Internal dan Internasional. Secara Internal difokuskan pada penanganan dalam negeri, dimana elit-elit politik melakukan usaha kompromi dalam mencari celah solusi. Dan secara Internasional dilakukan Gus Dur sendiri, bersamaan dengan lawatannya ke berbagai negara. Mungkin orang bisa melihat hasil pengaruh dari pendekatan Internasional, dimana Amerika mendukung kesatuan negara Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada pendekatan negara-negara Asia dan Timur Tengah. Tentu logis jika salah satu tujuan pendekatan ini adalah membendung dari kekuatan luar jika nantinya ikut campur menggiring GAM dan mungkin rakyat Aceh (demi kepentingan politik mereka) untuk membantu kemerdekaan Aceh. Dengan langkah-langkah strategis ini, tentunya saat ini Aceh sendiri tidak memiliki kekuatan proses pengakuan dalam konteks Internasional. Namun demikian, pendekatan Internal sendiri mengalami kebuntuan. Dari setiap elit politik yang kesana tidak dapat mencapai kata kesepakatan.

Dalam kenyataannya, perjuangan rakyat Aceh sendiri mendapat simpati yang minimal di dalam negeri. Ada beberapa alasan yang mungkin mendasari akan rendahnya interest masyarakat Indonesia dalam menanggapi perjuangan rakyat Aceh. Pertama, ada sebuah bentuk ikatan pemikiran Orba yang sampai sekarang masih melekat ditengah masyarakat bahwa Aceh lepas karena ingin mendirikan negara Islam ( Seperti yang didengungkan GAM). Dan selama ini gambaran tentang negara Islam sendiri sangat buruk-terlepas dari pembahasan empiris maupun teoritis yang bersifat kontroversial. Yang kedua, ada pengaruh trauma terhadap apa yang terjadi dengan Timor-Timur belum lama ini. Untuk itu, tidak sedikit analisis para tokoh yang menyimpulkan bahwa lepasnya Aceh sama dengan menggulirkan proses disintegrasi bangsa Indonesia secara keseluruhan terlepas dari sisi historis eksistensi Aceh bagi Indonesia selama ini. Dan pada ujung-ujungnya gambaran Indonesia sebagai Yugoslavia kedua semakin menguat jika ini terjadi. Dan belum lama ini sudah terjadi di Irian Jaya pendirian bendera yang disaksikan ribuan rakyat Irian. Tentu situasi ini memberikan implikasi khusus bagi masyarakat Indonesia sehingga mengabaikan faktor-faktor khusus penyebab sebenarmya dari tuntutan rakyat Aceh. Situasi demikian memiliki dorongan positif bagi pemerintah dan sebaliknya semakin memojokkan rakyat Aceh, yang tentunya bisa berakibatkan pada dua arah antara cooling down secara psikologis bagi tawaran rakyat Aceh atau malah menimbulkan antagonisme yang semakin menguatkan perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah. Lalu apa solusinya?

Aceh "Merdeka"

Seperti yang diakui sendiri oleh Gus Dur bahwa kelompok yang memiliki massa adalah teungku-teungku dayah (dayah=pesantren). Ketika pertama kali, kata referendum digulirkan oleh Mahasiswa, tidak semua sepakat khususnya GAM terhadap kata tersebut. Namun semenjak kata ini menjadi kesepakatan para teungku, masyarakat awam, Mahasiswa, LSM-LSM dan terakhir GAM secara sepihak, maka semakin jelas munculnya kesepakatan bersama, meskipun pada saat yang sama semakin mengkhaburkan batas sebenarnya dari kepentingan murni antar kelompok dan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Sebab bukan tidak mungkin GAM sendiri yang muncul bermacam-macam, memiliki kepentingan yang berbeda dan memanfaatkan situasi. Untuk itu, meskipun kata referendum menjadi kebulatan semua lapisan golongan di Aceh, namun ada satu keyakinan bahwa tidak semua rakyat Aceh ingin lepas dari wilayah Indonesia. Keyakinan ini tentunya dilandaskan pada beberapa argumen, yakni adanya ketidakpastian bagi sebuah perubahan di Aceh jika merdeka. Karena secara politik Internasional tidak mendapatkan dukungan yang luas dan juga ada kecenderungan kuat terjadinya konflik antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan disana pasca kemerdekaan. Selain itu, argumen ini diperkuat adanya keraguan bahwa tiap rakyat Aceh sendiri belum tentu mengerti akan apa yang menjadi tuntutannya yakni referendum untuk Aceh merdeka. Sebab luapan psikologis lebih banyak mengikat secara emosional dalam menelurkan gagasan Aceh Merdeka daripada sebuah pemahaman yang tampak rasional.

Saat ini birokrasi pemerintahan, MUI dan semua unsur masyarakat telah larut dalam kata referendum. Namun begitu, akutnya permasalahan Aceh ternyata tidak membuat presiden kita mencari kompromi yang real secepatnya dengan rakyat Aceh. Sedangkan pada saat ini, anak-anak di Aceh tidak mendapatkan pendidikan normal karena gedung-gedung sekolahan dibakar oleh kelompok orang yang tidak bertanggungjawab, terjadinya eksodus besar-besaran, fungsi keamanan lumpuh total, terjadinya kejahatan-kejahatan, beredarnya rumor-rumor yang menggelisahkan dll. Apakah memang situasi ini dibiarkan untuk menjadi satu alternatif lain sehingga masyarakat Aceh menyerah terhadap kesepakatan referendum? Tentu masih jadi pertanyaan. Memang sayang ,selama ini hakekat dari keinginan masyarakat Aceh untuk merdeka tidak pernah disikapi secara kooperatif melainkan sebaliknya konfrontatif. Pernyataan-pernyataan dari pejabat militer, salah satunya ide tentang darurat militer merupakan satu bentuk ketidakpedulian dalam menyikapi tuntutan rakyat Aceh. Makna dari hati nurani kata Aceh Merdeka sendiri sebetulnya toh bisa dijawab dengan memberikan kepastian yang memuaskan secara psikologis. Sebab kata merdeka secara filosofis memiliki makna psikologis yakni merdeka dari rasa ketakutan, rasa keadilan, keinginan untuk memulihkan semua hal yang pernah menjadi mimpi buruknya, santunan bagi janda-janda yang ditinggal suaminya, pengembalian atas hak-hak mereka, proses hukum yang transparan terhadap kejahatan tentara selama DOM dan jawaban-jawaban langsung yang direalisasikan berlandaskan kemauan yang kuat. Mereka tentu satu bagian dari diri kita dan tentunya keliru jika kita meletakkan mereka sebagai komoditas politik sehingga menyisakan gambaran vis a vis secara berlawanan.

Permasalahan Aceh memang benih dari sebuah permasalahan nasionalisme dan etnis. Dengan wilayah multietnis dan budaya maka sangat mungkin proses disintegrasi di Indonesia sangat rentan terjadi jika bangsa Indonesia tidak disatukan dalam toleransi real dalam pluralisme serta iklim demokratisasi yang memberikan perhatian kepada minoritas sekaligus penye-imbangan pembangunan daerah-pusat. Benih demokrasi yang mulai berkembang saat ini di era Reformasi tentu tidak diharapkan surut. Untuk itu, permasalahan Aceh bisa jadi memberikan peluang bagi munculnya diktator baru (militeris) jika permasalahan etnis dan bentuk-bentuk komunalisme dari ikatan kultur atau kelompok agama tidak disikapi secepatnya dengan arif. Dan jika itu terjadi, sebuah kegagalan harus dibayar mahal bagi seluruh rakyat Indonesia dan generasi mendatang. Wallahua'lam.

Aceh Tidak Pernah Berontak Pada NKRI

Di dalam buku-buku pelajaran sejarah dan media massa nasional, beberapa tahun sebelum terciptanya perdamaian di Nangroe Aceh Darussalam, kita sering mendengar istilah ‘pemberontakan rakyat Aceh’ atau ‘pemberontakan Aceh’ terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak zaman kekuasaan Bung Karno hingga presiden-presiden penerusnya, sejumlah ‘kontingen’ pasukan dari berbagai daerah—terutama dari Jawa—dikirim ke Aceh untuk ‘memadamkan’ pemberontakan ini. Kita seakan menerima begitu saja istilah ‘pemberontakan’ yang dilakukan Aceh terhadap NKRI.
Namun tahukah kita bahwa istilah tersebut sesungguhnya bias dan kurang tepat? Karena sesungguhnya—dan ini fakta sejarah—bahwa Naggroe Aceh Darussalam sebenarnya tidak pernah berontak pada NKRI, namun menarik kembali kesepakatannya dengan NKRI. Dua istilah ini, “berontak” dengan “menarik kesepakatan” merupakan dua hal yang sangat berbeda.


Sudah Merdeka Sebelum NKRI Lahir

NKRI secara resmi baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan Nanggroe Aceh Darussalam sudah berabad-abad sebelumnya merdeka, memiliki hukum kenegaraan (Qanun)nya sendiri, menjalin persahabatan dengan negeri-negeri seberang lautan, dan bahkan pernah menjadi bagian (protektorat) dari Kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah.

Jadi, bagaimana bisa sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak abad ke-14 Masehi, bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Kerajaan Budha Sriwijaya, dianggap memberontak pada sebuah Negara yang baru merdeka di abad ke -20?

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan negara berdaulat yang sama sekali tidak pernah tunduk pada penjajah Barat. Penjajah Belanda pernah dua kali mengirimkan pasukannya dalam jumlah yang amat besar untuk menyerang dan menundukkan Aceh, namun keduanya menemui kegagalan, walau dalam serangan yang terakhir Belanda bisa menduduki pusat-pusat negerinya.

Sejak melawan Portugis hingga VOC Belanda, yang ada di dalam dada rakyat Aceh adalah mempertahankan marwah, harga diri dan martabat, Aceh Darussalam sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Qanun Meukuta Alam yang bernafaskan Islam.

Saat itu, kita harus akui dengan jujur, tidak ada dalam benak rakyat Aceh soal yang namanya membela Indonesia. Sudah ratusan tahun, berabad-abad Kerajaan Aceh Darussalam berdiri dengan tegak bahkan diakui oleh dunia Timur dan Barat sebagai “Negara” yang merdeka dan berdaulat.

Istilah “Indonesia” sendiri baru saja lahir di abad ke-19. Jika diumpamakan dengan manusia, maka Aceh Darussalam adalah seorang manusia dewasa yang sudah kaya dengan asam-garam kehidupan, kuat, dan mandiri, sedang “Indonesia” masih berupa jabang bayi yang untuk makan sendiri saja belumlah mampu melakukannya.

Banyak literatur sejarah juga lazim menyebut orang Aceh sebagai “Rakyat Aceh”, tapi tidak pernah menyebut hal yang sama untuk suku-suku lainnya di Nusantara. Tidak pernah sejarah menyebut orang Jawa sebagai rakyat Jawa, orang Kalimantan sebagai rakyat Kalimantan, dan sebagainya. Yang ada hanya rakyat Aceh. Karena Aceh sedari dulu memang sebuah bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat.



Mesjid Baiturahman tahun 1895

Dipersatukan Oleh Akidah Islamiyah

Kesediaan rakyat Aceh mendukung perjuangan bangsa Indonesia, bahkan dengan penuh keikhlasan menyumbangkan segenap sumber daya manusia dan hartanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia—lebih dari daerah mana pun di seluruh Nusantara, adalah semata-mata karena rakyat Aceh merasakan ikatan persaudaraan dalam satu akidah dan satu iman dengan rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Ukhuwah Islamiyah inilah yang mempersatukan rakyat Aceh dengan bangsa Indonesia. Apalagi Bung Karno dengan berlinang airmata pernah berjanji bahwa untuk Aceh, Republik Indonesia akan menjamin dan memberi kebebasan serta mendukung penuh pelaksanaan syariat Islam di wilayahnya. Sesuatu yang memang menjadi urat nadi bangsa Aceh.

Namun sejarah juga mencatat bahwa belum kering bibir Bung Karno mengucap, janji yang pernah dikatakannya itu dikhianatinya sendiri. Bahkan secara sepihak hak rakyat Aceh untuk mengatur dirinya sendiri dilenyapkan. Aceh disatukan sebagai Provinsi Sumatera Utara. Hal ini jelas amat sangat menyinggung harga diri rakyat Aceh.

Dengan kebijakan ini, pemerintah Jakarta sangat gegabah karena sama sekali tidak memperhitungkan sosio-kultural dan landasan historis rakyat Aceh. Bukannya apa-apa, ratusan tahun lalu ketika masyarakat Aceh sudah sedemikian makmur, ilmu pengetahuan sudah tinggi, dayah dan perpustakaan sudah banyak menyebar seantero wilayah, bahkan sudah banyak orang Aceh yang menguasai bahasa asing lebih dari empat bahasa, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Sumatera Utara pada waktu itu, manusia-manusia yang mendiami wilayah itu masih berperadaban purba. Masih banyak suku-suku kanibal, belum mengenal buku, apa lagi baca-tulis. Hanya wilayah pesisir yang sudah berperadaban karena bersinggungan dengan para pedagang dari banyak negeri.

Saat perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda pun, bantuan dari Aceh berupa logistik dan juga pasukan pun mengalir ke Medan Area. Bahkan ketika arus pengungsian dari wilayah Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh, rakyat Aceh menyambutnya dengan tangan terbuka dan tulus. Jadi jelas, ketika Jakarta malah melebur Aceh menjadi Provinsi Sumatera Utara, rakyat Aceh amat tersinggung.

imageimageTak mengherankan jika rakyat Aceh, dipelopori PUSA dengan Teungku Daud Beureueh, menarik kembali janji kesediaan bergabung dengan Republik Indonesia di tahun 1953 dan lebih memilih untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) yang lebih dulu diproklamirkan S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat. Ini semata-mata demi kemaslahatan dakwah dan syiar Islam. Dengan logika ini, Aceh bukanlah berontak atau separatis, tapi lebih tepat dengan istilah: menarik kembali kesediaan bergabung dengan republik karena tidak ada manfaatnya.

Pandangan orang kebanyakan bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh dan pengikutnya tidak nasionalis adalah pandangan yang amat keliru dan a-historis. Karena sejarah mencatat dengan tinta emas betapa rakyat Aceh dan Daud Beureueh menyambut kemerdekaan Indonesia dengan gegap-gempita dan sumpah setia, bahkan dengan seluruh sisa-sisa kekuatan yang ada berjibaku mempertahankan kemerdekaan negeri ini menghadapi rongrongan konspirasi Barat.


Tentara Marechaussees / KNIL Membantai rakyat Aceh


Cara Pandang ‘Majapahitisme’

Mengatakan Aceh pernah melakukan pemberontakan terhadap NKRI merupakan cara pandang yang berangkat dari paradigma ‘Majapahitisme’. Bukan hal yang perlu ditutup-tutupi bahwa cara pandang Orde Lama maupun Baru selama ini terlalu Majapahitisme’ atau Jawa Sentris, semua dianggap sama dengan kultur Jawa Hindu. Bahkan simbol-simbol negara pun diistilahkan dengan istilah-istilah sansekerta, yang kental pengaruh Hindu dan paganisme yang dalam akidah Islam dianggap sebagai syirik, mempersekutukan Allah SWT dan termasuk dosa yang tidak terampunkan.

Bukankah suatu hal yang amat aneh, suatu negeri mayoritas Islam terbesar dunia tapi simbol negaranya sarat dengan istilah Hindu. Ini merupakan suatu bukti tidak selarasnya aspirasi penguasa dengan rakyatnya. Padahal Islam tidak mengenal, bahkan menentang mistisme atau hal-hal berbau syirik lainnya. Rakyat Aceh sangat paham dan cerdas untuk menilai bahwa hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima.

imageSosio-kultural raja-raja Jawa sangat kental dengan nuansa Hinduisme. Raja merupakan titisan dewa, suara raja adalah suara dewa. Sebab itu, di Jawa ada istilah “Sabda Pandhita Ratu” yang tidak boleh dilanggar. Raja di Jawa biasa berbuat seenaknya, bisa menciptakan peraturanya sendiri dan tidak ada yang protes ketika dia melanggarnya. Malah menurut beberapa literatur sejarah, ada raja-raja di Jawa yang memiliki hak untuk “mencicipi keperawanan” setiap perempuan yang disukainya di dalam wilayah kekuasaannya. Jadi, ketika malam pengantin, mempelai perempuan itu bukannya tidur dengan sang mempelai laki, tetapi dengan rajanya dulu untuk dicicipi, setelah itu baru giliran sang mempelai lelaki.

Ini sangat bertentangan dengan sosio-kultural para Sultan dan Sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam Islam, penguasa adalah pemegang amanah yang wajib mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hari akhir kelak kepada Allah SWT.

Kerajaan Aceh Darussalam saat diperintah oleh Sultan Iskandar Muda telah memiliki semacam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR-MPR) yang hak dan kewajibannya telah di atur dalam ‘Konstitusi Negara” Qanun Meukota Alam. Ada pula Dewan Syuro yang berisikan sejumlah ulama berpengaruh yang bertugas menasehati penguasa dan memberi arahan-arahan diminta atau pun tidak. Aceh juga telah memiliki penguasa-penguasa lokal yang bertanggungjawab kepada pemerintahan pusat. Jadi, seorang penguasa di Kerajaan Aceh Darussalam tidak bisa berbuat seenaknya, karena sikap dan tindak-tanduknya dibatasi oleh Qanun Meukuta Alam yang didasari oleh nilai-nilai Quraniyah.

Jadi, jelaslah bahwa sosio-kultur antara Nanggroe Aceh Darussalam dengan kerajaan-kerajaan Hindu amat bertolak-belakang.

imageimageNangroe Aceh Darussalam bersedia mendukung dan menyatukan diri dengan NKRI atas bujukan Soekarno, semata-mata karena meyakini tali ukhuwah Islamiyah. Namun ketika Aceh dikhianati dan bahkan di masa Orde Lama maupun Orde Baru diperah habis-habisan seluruh sumber daya alamnya, disedot ke Jawa, maka dengan sendirinya Aceh menarik kembali kesediaannya bergabung dengan NKRI. Aceh menarik kembali kesepakatannya, bukan memberontak. Ini semata-mata karena kesalahan yang dilakukan “Pemerintah Jakarta” terhadap Nanggroe Aceh Darussalam.

Dan ketika Nanggroe Aceh Darussalam sudah mau bersatu kembali ke dalam NKRI, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersedia meletakkan senjatanya dan memilih jalan berparlemen, Aceh sekarang dipimpin seorang putera daerahnya lewat sebuah pemilihan yang sangat demokratis, maka sudah seyogyanya NKRI memperlakukan Aceh dengan adil dan proporsional.

Puluhan tahun sudah Aceh menyumbangkan kekayaannya untuk kesejahteraan seluruh Nusantara, terutama Tanah Jawa, maka sekarang sudah saatnya “Jawa” membangun Aceh. Mudah-mudahan ‘kesepakatan’ ini bisa menjadi abadi, semata-mata dipeliharanya prinsip-prinsip keadilan dan saling harga-menghargai. (Rz/erm)

Aceh lawan Portugis

Ketika kerajaan Islam Samudera-Pasai lemah setelah mendapat pukulan Majapahit dibawah Gajah Mada-nya, maka Kerajaan Islam Malaka yang muncul dibawah Paramisora (Paramesywara) yang berganti nama setelah masuk Islam dengan panggilan Iskandar Syah. Kerajaan Islam Malaka ini maju pesat sampai pada tahun 1511 ketika Portugis dibawah pimpinan Albuquerque dengan armadanya menaklukan Malaka.

Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, kembali Aceh bangkit dibawah pimpinan Sultan Ali Mukayat Syah (1514-1528). Yang diteruskan oleh Sultan Salahuddin (1528-1537). Sultan Alauddin Riayat Syahal Kahar (1537-1568). Sultan Ali Riyat Syah (1568-1573). Sultan Seri Alam (1576. Sultan Muda (1604-1607). Sultan Iskandar Muda, gelar marhum mahkota alam (1607-1636). Semua serangan yang dilancarkan pihak Portugis dapat ditangkisnya oleh SultAceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur pada masanya. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh pula meliputi hingga Perak.

Seri Sultan Iskandar Muda kemudian menikah dengan seorang Puteri dari Kesultanan Pahang. Puteri ini dikenal dengan nama Putroe Phang. Konon, karena terlalu cintanya sang Sultan dengan Isterinya, Sultan memerintahkan pembangunan Gunongan di tengah Medan Khayali (Taman Istana) sebagai muzeum cintanya. Kabarnya, sang puteri selalu sedih karena memendam rindu yang amat sangat terhadap kampong halamannya yang berbukit-bukit. Oleh kerananya Sultan membangun Gunongan untuk mengubati rindu sang puteri. Hingga saat ini Gunongan masih dapat disaksikan dan dikunjungi.

Pada abad ke-16, Ratu Inggeris yang paling berjaya Elizabeth I sang Perawan, mengirim utusannya bernama Sir James Lancester kepada Kerajaan Aceh dan pula mengirim surat bertujuan "Kepada Saudara Hamba, Raja Aceh Darussalam." serta seperangkat perhiasan yang tinggi nilainya. Sultan Aceh kala itu menerima maksud baik "saudarinya" di Inggeris dan mengizinkan Inggeris untuk berlabuh dan berdagang di wilayah kekuasaan Aceh. Bahkan Sultan juga mengirim hadiah-hadiah yang amat berharga termasuk sepasang gelang dari batu rubi dan surat yang ditulis diatas kertas yang halus dengan tinta emas. Sir James pun dianugerahi gelar "Orang Kaya Putih". Hubungan yang misra antara Aceh dan Inggeris dilanjutkan pada masa Raja James I dari Inggeris dan Scotlandia. Raja James mengirim sebuah meriam sebagai hadiah untuk Sultan Aceh. Meriam tersebut hingga kini masih terawat dan dikenal dengan nama Meriam Raja James.

Selain Kerajaan Inggeris, Pangeran Maurits -pendiri dinasti Oranje- juga pernah mengirim surat dengan maksud meminta bantuan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan menyambut maksud baik mereka dengan mengirimkan rombongan utusannya ke Belanda. Rombongan tersebut dipimpin oleh Tuanku Abdul Hamid. Rombongan inilah yang dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang singgah di Belanda. Dalam kunjungannya Tuanku Abdul Hamid sakit dan akhirnya meninggal dunia. Beliau dimakamkan secara besar-besaran di Belanda dengan dihadiri ileh para pembesar-pembesar Belanda. Namun karena orang Belanda belum pernah memakamkan orang Islam, maka beliau dimakamkan dengan cara agama nasrani di pekarangan sebuah Gereja. Kini di makam beliau terdapat sebuah prasasti yang dirasmikan oleh Mendinag Yang Mulia Pangeran Bernard suami menidiang Ratu Juliana dan Ayahanda Yang Maha Mulia Ratu Beatrix.

Pada masa Iskandar muda, Kerajaan Aceh mengirim utusannya untuk menghadap sultan Empayar Turki Uthmaniyyah yang berkedudukan di Konstantinompel. Kerana saat itu, sultan Turki Uthmaniyyah sedang gering maka utusan kerajaan Aceh terluntang-lantung demikian lamanya sehingga mereka harus menjual sedikit demi sedikit hadiah persembahan untuk kelangsungan hidup mereka. Lalu pada akhirnya ketika mereka diterima oleh sang Sultan, persembahan mereka hanya tinggal Lada Sicupak atau Lada sekarung. Namun sang Sultan menyambut baik hadiah itu dan mengirimkan sebuah meriam dan beberapa orang yang cakap dalam ilmu perang untuk membantu kerajaan Aceh. Meriam tersbut pula masih ada hingga kini dikenal dengan nama Meriam Lada Sicupak. Pada masa selanjutnya sultan Turki Uthmaniyyah mengirimkan sebuha bintang jasa kepada Sultan Aceh.

Kerajaan Aceh pula menerima kunjungan utusan Diraja Perancis. Utusan Raja Perancis tersebut semula bermaksud menghadiahkan sebuah cermin yang amat berharga bagi Sultan Aceh. Namun dalam perjalanan cermin tersebut pecah. Akhirnya mereka mempersembahkan seripah cermin tersbut sebagai hadiah bagi sang Sultan. Dalam bukunya Danis Lombard mengatakan bahwa Sultan Iskanda Muda amat menggemari benda-benda berharga. Pada masa itu, Kerajaan Aceh merupakan satu-satunya kerajaan melayu yang memiliki Bale Ceureumin atau Hall of Mirror di dalam Istananya. Menurut Utusan Perancis tersebut, Istana Kesultanan Aceh luasnya tak kurang dari 2 kilometer. Istana tersbut bernama Istana Dalam Darud Dunya. Didalamnya meliputi Medan Khayali dan medan Khaerani yang mampu menampung 300 ekor pasukan gajah. Sultan Iskandar muda juga memerintahkan untuk memindahkan aliran sungai Krueng Aceh hingga mengaliri istananya. Disanalah sultan acap kali berenang sambil menjamu tetamu-tetamunya.

Kerajaan Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Thani mengalami kemunduran yang terus menerus. Hal ini disebabkan kerana naiknya 4 Sultanah berturut-turut sehingga membangkitkan amarah kaum Ulama Wujudiyah. Padahal, Seri Ratu Safiatudin Seri Ta'jul Alam Syah Berdaulat Zilullahil Filalam yang merupakan Sultanah yang pertama adalah seorang wanita yang amat cakap. Beliau merupakan puteri Sultan Iskandar Muda dan Isteri Sultan Iskandar Thani. Beliau pula menguasai 6 bahasa, Spanyol, Belanda, Aceh, Melayu, Arab, dan Parsi. Saat itu di dalam Parlemen Aceh yang beranggotakan 96an orang, 1/4 diantaranya adalah wanita. Perlawanan kaum ulama Wujudiyah berlanjut hingga datang fatwa dari Mufti Besar Mekkah yang menyatakan keberatannya akan seorang Wanita yang menjadi Sultanah. Akhirnya berakhirlah masa kejayaan wanita di Aceh.

Pada masa perang dengan Belanda, Kesultanan aceh sempat meminta bantuan kepada perwakilan Amerika Serikta di Singapura yang disinggahi Panglima Tibang Muhammad dalam perjalanannya menuju Pelantikan Kaisar Napoleon III di Perancis. Aceh juga mengirim Habib Abdurrahman untuk meminta bantuan kepada Empayar Turki Uthmaniyyah. Namun Empayar Turki Uthmaniyyah kala itu sudah mengalami masa kemunduran. Sedangkan Amerika menolak campur tangan dalam urusan Aceh dan Belanda.

an-sultan Aceh ini. Selama periode akhir abad 17 sampai awal abad 19 keadaan Aceh tenang.

Hubungan dengan Barat

Inggris

Pada abad ke-16, Ratu Inggris, Elizabeth I, mengirimkan utusannya bernama Sir James Lancester kepada Kerajaan Aceh dan mengirim surat yang ditujukan: "Kepada Saudara Hamba, Raja Aceh Darussalam." serta seperangkat perhiasan yang tinggi nilainya. Sultan Aceh kala itu menerima maksud baik "saudarinya" di Inggris dan mengizinkan Inggris untuk berlabuh dan berdagang di wilayah kekuasaan Aceh. Bahkan Sultan juga mengirim hadiah-hadiah yang berharga termasuk sepasang gelang dari batu rubi dan surat yang ditulis di atas kertas yang halus dengan tinta emas. Sir James pun dianugerahi gelar "Orang Kaya Putih".

Sultan Aceh pun membalas surat dari Ratu Elizabeth I. Berikut cuplikan isi surat Sultan Aceh, yang masih disimpan oleh pemerintah kerajaan Inggris, tertanggal tahun 1585:

I am the mighty ruler of the Regions below the wind, who holds sway over the land of Aceh and over the land of Sumatra and over all the lands tributary to Aceh, which stretch from the sunrise to the sunset.

(Hambalah sang penguasa perkasa Negeri-negeri di bawah angin, yang terhimpun di atas tanah Aceh dan atas tanah Sumatra dan atas seluruh wilayah wilayah yang tunduk kepada Aceh, yang terbentang dari ufuk matahari terbit hingga matahari terbenam).

Hubungan yang mesra antara Aceh dan Inggris dilanjutkan pada masa Raja James I dari Inggris dan Skotlandia. Raja James mengirim sebuah meriam sebagai hadiah untuk Sultan Aceh. Meriam tersebut hingga kini masih terawat dan dikenal dengan nama Meriam Raja James.

Belanda

Selain Kerajaan Inggris, Pangeran Maurits – pendiri dinasti Oranje– juga pernah mengirim surat dengan maksud meminta bantuan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan menyambut maksud baik mereka dengan mengirimkan rombongan utusannya ke Belanda. Rombongan tersebut dipimpin oleh Tuanku Abdul Hamid. Rombongan inilah yang dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang singgah di Belanda. Dalam kunjungannya Tuanku Abdul Hamid sakit dan akhirnya meninggal dunia. Beliau dimakamkan secara besar-besaran di Belanda dengan dihadiri oleh para pembesar-pembesar Belanda. Namun karena orang Belanda belum pernah memakamkan orang Islam, maka beliau dimakamkan dengan cara agama Nasrani di pekarangan sebuah gereja. Kini di makam beliau terdapat sebuah prasasti yang diresmikan oleh Mendiang Yang Mulia Pangeran Bernhard suami mendiang Ratu Juliana dan Ayahanda Yang Mulia Ratu Beatrix.

[sunting] Ottoman

Pada masa Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengirim utusannya untuk menghadap Sultan Kekaisaran Ottoman yang berkedudukan di Konstantinopel. Karena saat itu Sultan Ottoman sedang gering maka utusan Kerajaan Aceh terluntang-lantung demikian lamanya sehingga mereka harus menjual sedikit demi sedikit hadiah persembahan untuk kelangsungan hidup mereka. Lalu pada akhirnya ketika mereka diterima oleh sang Sultan, persembahan mereka hanya tinggal Lada Sicupak atau Lada sekarung. Namun sang Sultan menyambut baik hadiah itu dan mengirimkan sebuah meriam dan beberapa orang yang cakap dalam ilmu perang untuk membantu kerajaan Aceh. Meriam tersebut pula masih ada hingga kini dikenal dengan nama Meriam Lada Sicupak. Pada masa selanjutnya Sultan Ottoman mengirimkan sebuah bintang jasa kepada Sultan Aceh.

Perancis

Kerajaan Aceh juga menerima kunjungan utusan Kerajaan Perancis. Utusan Raja Perancis tersebut semula bermaksud menghadiahkan sebuah cermin yang sangat berharga bagi Sultan Aceh. Namun dalam perjalanan cermin tersebut pecah. Akhirnya mereka mempersembahkan serpihan cermin tersebut sebagai hadiah bagi sang Sultan. Dalam bukunya, Danis Lombard mengatakan bahwa Sultan Iskandar Muda amat menggemari benda-benda berharga. Pada masa itu, Kerajaan Aceh merupakan satu-satunya kerajaan Melayu yang memiliki Balee Ceureumeen atau Aula Kaca di dalam Istananya. Menurut Utusan Perancis tersebut, Istana Kesultanan Aceh luasnya tak kurang dari dua kilometer. Istana tersebut bernama Istana Dalam Darud Donya (kini Meuligo Aceh, kediaman Gubernur). Di dalamnya meliputi Medan Khayali dan Medan Khaerani yang mampu menampung 300 ekor pasukan gajah. Sultan Iskandar Muda juga memerintahkan untuk memindahkan aliran Sungai Krueng Aceh hingga mengaliri istananya (sungai ini hingga sekarang masih dapat dilihat, mengalir tenang di sekitar Meuligoe). Di sanalah sultan acap kali berenang sambil menjamu tetamu-tetamunya.

Pasca-Sultan Iskandar Thani

Kerajaan Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Thani mengalami kemunduran yang terus menerus. Hal ini disebabkan kerana naiknya empat Sultanah berturut-turut sehingga membangkitkan amarah kaum Ulama Wujudiyah. Padahal, Seri Ratu Safiatudin Seri Ta'jul Alam Syah Berdaulat Zilullahil Filalam yang merupakan Sultanah yang pertama adalah seorang wanita yang amat cakap. Beliau merupakan puteri Sultan Iskandar Muda dan Isteri Sultan Iskandar Thani. Beliau pula menguasai 6 bahasa, Spanyol, Belanda, Aceh, Melayu, Arab, dan Parsi. Saat itu di dalam Parlemen Aceh yang beranggotakan 96 orang, 1/4 di antaranya adalah wanita. Perlawanan kaum ulama Wujudiyah berlanjut hingga datang fatwa dari Mufti Besar Mekkah yang menyatakan keberatannya akan seorang wanita yang menjadi Sultanah. Akhirnya berakhirlah masa kejayaan wanita di Aceh.

Datangnya pihak kolonial

Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

Pada tahun 1824, Perjanjian Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Maklumat Negara Islam Indonesia Aceh oleh Daud Beureueh

3 tahun setelah RIS bubar dan kembali menjadi RI, Daud Beureueh di Aceh memaklumatkan Negara Islam Indonesia di bawah Imam SM Kartosoewirjo pada tanggal 20 September 1953.

Isi Maklumat NII di Aceh adalah: Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam.

Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh Rakjat, bangsa asing, pemeluk bermatjam2 Agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainja:

1. Djangan menghalang2i gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan Negara.
2. Pegawai2 Negeri hendaklah bekerdja terus seperti biasa, bekerdjalah dengan sungguh2 supaja roda pemerintahan terus berdjalan lantjar.
3. Para saudagar haruslah membuka toko, laksanakanlah pekerdjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan tuan2.
4. Rakjat seluruhnja djangan mengadakan Sabotage, merusakkan harta vitaal, mentjulik, merampok, menjiarkan kabar bohong, inviltratie propakasi dan sebagainja jang dapat mengganggu keselamatan Negara. Siapa sadja jang melakukan kedjahatan2 tsb akan dihukum dengan hukuman Militer.
5. Kepada tuan2 bangsa Asing hendaklah tenang dan tentram, laksanakanlah kewadjiban tuan2 seperti biasa keamanan dan keselamatan tuan2 didjamin.
6. Kepada tuan2 yang beragama selain Islam djangan ragu2 dan sjak wasangka, jakinlah bahwa Pemerintah N.I.I. mendjamin keselamatan tuan2 dan agama jang tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap2 Umat dan agamanja seperti melindungi Umat dan Islam sendiri. Achirnja kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tenang serta laksanakanlah kewadjiban masing2 seperti biasa.

Negara Islam Indonesia

Gubernur Sipil/Militer Atjeh dan Daerah sekitarnja.

MUHARRAM 1373

Atjeh Darussalam

September 1953


Desember 1962, Daud Beureueh Menyerah Kepada Penguasa Daulah Pancasila

Bulan Desember 1962, 7 bulan setelah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo Imam NII tertangkap (4 Juni 1962) di atas Gunung Geber di daerah Majalaya oleh kesatuan-kesatuan Siliwangi dalam rangka Operasi Bratayudha, Daud Beureueh di Aceh menyerah kepada Penguasa Daulah Pancasila setelah dilakukan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" atas prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986)


Hasan Di Tiro Mendeklarasi Negara Aceh Sumatera, 4 Desember 1976

14 tahun kemudian setelah Daud Beureueh menyerah kepada Penguasa Daulah Pancasila, Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatra. Dimana bunyi deklarasi kemerdekaan Negara Aceh Sumatra menurut buku "The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro" (National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984) yang menyangkut " Declaration of Independence of Acheh Sumatra" (hal: 15-17) adalah:

{{"To the people of the world:

We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of self-determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java.

In the name of sovereign people of Acheh, Sumatra. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Chairman, National Liberation Front of Acheh Sumatra and Head of State Acheh, Sumatra, December 4, 1976".}}

"Kepada rakyat di seluruh dunia:

Kami, rakyat Aceh, Sumatra melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang negara kami, dengan ini mendeklarasikan bebas dan berdiri sendiri dari semua kontrol politik pemerintah asing Jakarta dan dari orang asing Jawa.

Atas nama rakyat Aceh, Sumatra yang berdaulat.

Tengku Hasan Muhammad di Tiro.

Ketua National Liberation Front of Acheh Sumatra dan Presiden Aceh Sumatra,

4 Desember 1976"

Masa Republik Indonesia

Aceh Tidak Termasuk Anggota Negara-Negara Bagian RIS?

41 tahun kemudian semenjak selesainya perang Aceh, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata perjuangan untuk bebas dari cengkraman Belanda belum selesai, sebelum Van Mook menciptakan negara-negara bonekanya yang tergabung dalam RIS (Republik Indonesia Serikat).

Dimana ternyata Aceh tidak termasuk negara bagian dari federal hasil ciptaan Van Mook yang meliputi seluruh Indonesia yaitu yang terdiri dari:

1. Negara RI, yang meliputi daerah status quo berdasarkan perjanjian Renville.
2. Negara Indonesia Timur.
3. Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta
4. Negara Jawa Timur
5. Negara Madura
6. Negara Sumatra Timur, termasuk daerah status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu
7. Negara Sumatra Selatan
8. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, seperti Jawa Tengah, Bangka-Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.
9. Daerah.daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.

Yang terpilih menjadi Presiden RIS adalah Soekarno dalam sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS pada tanggal 15-16 Desember 1949. Pada tanggal 17 Desember 1949 Presiden Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS. Sedang untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta. Kabinet dan Perdana Menteri RIS dilantik pada tanggal 20 Desember 1949.

Pengakuan Belanda Kepada Kedaulatan RIS Tanpa Aceh?

Belanda dibawah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986)

Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Berdasarkan Undang-Undang Darurat itu, beberapa negara bagian menggabungkan ke RI, sehingga pada tanggal 5 April 1950 yang tinggal hanya tiga negara bagian yaitu, RI, NST (Negara Sumatera Timur), dan NIT (Negara Indonesia Timur).

Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil panitia bersama.

Pada rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga Presiden Soekarno kembali ke Yogya untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986)

Perang Dunia II

Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Moehammad Hasan).

Seperti banyak penduduk Indonesia dan Asia Tenggara lainnya, rakyat Aceh menyambut kedatangan tentara Jepang saat mereka mendarat di Aceh pada 12 Maret 1942, karena Jepang berjanji membebaskan mereka dari penjajahan. Namun ternyata pemerintahan Jepang tidak banyak berbeda dari Belanda. Jepang kembali merekrut para uleebalang untuk mengisi jabatan Gunco dan Sunco (kepala adistrik dan subdistrik). Hal ini menyebabkan kemarahan para ulama, dan memperdalam perpecahan antara para ulama dan uleebalang. Pemberontakan terhadap Jepang pecah di beberapa daerah, termasuk di Bayu, dekat Lhokseumawe, pada tahun 1942, yang dipimpin Teungku Abdul Jalil, dan di Pandrah, Jeunieb, pada tahun 1944.

Perang Aceh

Tahun 1873 pecah perang Aceh melawan Belanda. Perang Aceh disebabkan karena:

1. Belanda menduduki daerah Siak. Akibat dari perjanjian Siak 1858. Dimana Sultan Ismail menyerahkan daerah Deli, Langkat, Asahan dan Serdang kepada Belanda, padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda ada dibawah kekuasaan Aceh.
2. Belanda melanggar Siak, maka berakhirlah perjanjian London (1824). Dimana isi perjanjian London adalah Belanda dan Inggris membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara yaitu dengan garis lintang Sinagpura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh.
3. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan Aceh. Perbuatan Aceh ini disetujui Inggris, karena memang Belanda bersalah.
4. Di bukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lessep. Menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalulintas perdagangan.
5. Dibuatnya Perjanjian Sumatera 1871 antara Inggris dan Belanda, yang isinya, Inggris memberika keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalulintas di Selat Sumatera. Belanda mengizinkan Inggris bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guinea Barat kepada Inggris.
6. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Konsul Amerika, Italia, Turki di Singapura. Dan mengirimkan utusan ke Turki 1871.
7. Akibat hubungan diplomatik Aceh dengan Konsul Amerika, Italia dan Turki di Singapura, Belanda menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Nieuwenhuyzen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Machmud Syah tengtang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu, tetapi Sultan Machmud menolak untuk memberikan keterangan.

Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik. Sebuah ekspedisi dengan 3.000 serdadu yang dipimpin Mayor Jenderal Köhler dikirimkan pada tahun 1874, namun dikalahkan tentara Aceh, di bawah pimpinan Panglima Polem dan Sultan Machmud Syah, yang telah memodernisasikan senjatanya. Köhler sendiri berhasil dibunuh pada tanggal 10 April 1873.

Ekspedisi kedua di bawah pimpinan Jenderal van Swieten berhasil merebut istana sultan. Ketika Sultan Machmud Syah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawot yang dinobatkan sebagai Sultan di masjid Indragiri. Pada 13 Oktober 1880, pemerintah kolonial menyatakan bahwa perang telah berakhir. Bagaimanapun, perang dilanjutkan secara gerilya dan perang fi'sabilillah dikobarkan, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1904.

Pada masa perang dengan Belanda, Kesultanan Aceh sempat meminta bantuan kepada perwakilan Amerika Serikat di Singapura yang disinggahi Panglima Tibang Muhammad dalam perjalanannya menuju Pelantikan Kaisar Napoleon III di Perancis. Aceh juga mengirim Habib Abdurrahman untuk meminta bantuan kepada Kekaisaran Ottoman. Namun Kekaisaran Ottoman kala itu sudah mengalami masa kemunduran. Sedangkan Amerika menolak campur tangan dalam urusan Aceh dan Belanda.

Perang kembali berkobar pada tahun 1883. Pasukan Belanda berusaha membebaskan para pelaut Britania yang sedang ditawan di salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh, dan menyerang kawasan tersebut. Sultan Aceh menyerahkan para tawanan dan menerima bayaran yang cukup besar sebagai gantinya. Sementara itu, Menteri Perang Belanda, Weitzel, kembali menyatakan perang terbuka melawan Aceh. Belanda kali ini meminta bantuan para pemimpin setempat, di antaranya Teuku Umar. Teuku Umar diberikan gelar panglima prang besar dan pada 1 Januari 1894 bahkan menerima dana bantuan Belanda untuk membangun pasukannya. Ternyata dua tahun kemudian Teuku Umar malah menyerang Belanda dengan pasukan baru tersebut. Dalam perang gerilya ini Teuku Umar bersama Panglima Polem dan Sultan terus tanpa pantang mundur. Tetapi pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van Der Dussen di Meulaboh Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nya' Dien istri Teuku Ummar siap tampil menjadi komandan perang gerilya.

Pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Dr. Snoeck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Dr Snouck Hurgronye yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh ( De Acehers). Dalam buku itu disebutkan rahasia bagaimana untuk menaklukkan Aceh.

Isi nasehat Snouck Hurgronye kepada Gubernur Militer Belanda yang bertugas di Aceh adalah:

1. Mengesampingkan golongan Keumala (yaitu Sultan yang berkedudukan di Keumala) beserta pengikutnya.
2. Senantiasa menyerang dan menghantam kaum ulama.
3. Jangan mau berunding dengan para pimpinan gerilya.
4. Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya.
5. Menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh, dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh.

Pada tahun 1898, J.B. van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh pada 1898-1904, kemudian Dr Snouck Hurgronye diangkat sebagai penasehatnya, dan bersama letnannya, Hendrikus Colijn (kelak menjadi Perdana Menteri Belanda), merebut sebagian besar Aceh.

Sultan M. Daud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh seluruhnya pada tahun 1904. Istana Kesultanan Aceh kemudian di luluhlantakkan dan diganti dengan bangunan baru yang sekarang dikenal dengan nama Pendopo Gubernur. Pada tahun tersebut, hampir seluruh Aceh telah direbut Belanda.

Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heutz, dimana dibentuk pasukan marsuse yang dipimpin oleh Christoffel dengan pasukan Colone Macannya yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan-gerilyawan Aceh.

Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga Gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik permaisuri Sultan dan Tengku Putroe (1902). Van Der Maaten menawan putera Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van Der Maaten dengan diam-diam menyergap Tangse kembali, Panglima Polem dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putera Panglima Polem, Cut Po Radeu saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya Panglima Polem meletakkan senjata dan menyerah ke Lo' Seumawe (1903). Akibat Panglima Polem menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polem.

Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan dibawah pimpinan Van Daalen yang menggantikan Van Heutz. Seperti pembunuhan di Kuta Reh (14 Juni 1904) dimana 2922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1773 laki-laki dan 1149 perempuan.

Taktik terakhir menangkap Cut Nya' Dien istri Teuku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, dimana akhirnya Cut Nya' Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat.


Surat Perjanjian Pendek Tanda Menyerah Ciptaan Van Heutz

Van Heutz telah menciptakan surat pendek penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Dimana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan, Raja (Sultan) mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. (RH Saragih, J Sirait, M Simamora, Sejarah Nasional, 1987)

[sunting] Bangkitnya nasionalisme

Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Sarekat Islam, sebuah organisasi dagang Islam yang didirikan di Surakarta pada tahun 1912, tiba di Aceh pada sekitar tahun 1917. Ini kemudian diikuti organisasi sosial Muhammadiyah pada tahun 1923. Muhammadiyah membangun sebuah sekolah Islam di Kutaraja (kini bernama Banda Aceh) pada tahun 1929. Kemudian pada tahun 1939, Partai Indonesia Raya (Parindra) membukan cabangnya di Aceh, menjadi partai politik pertama di sana. Pada tahun yang sama, para ulama mendirikan PUSA(Persatuan Ulama Seluruh Aceh), sebuah organisasi anti-Belanda.

Era Malik Al Saleh

Sebelum Dinasti Usmaniyah di Turki berdiri pada tahun 699 H-1341 H atau bersamaan dengan tahun 1385 M-1923 M, ternyata nun jauh di belahan dunia sebelah timur, di dunia bagian Asia, telah muncul Kerajaan Islam Samudera-Pasai yang berada di wilayah Aceh yang didirikan oleh Meurah Silu (Meurah berarti Maharaja dalam bahasa Aceh) yang segera berganti nama setelah masuk Islam dengan nama Malik Al Saleh yang meninggal pada tahun 1297. Dimana penggantinya tidak jelas, namun pada tahun 1345 Samudera-Pasai diperintah oleh Malik Al Zahir, cucu daripada Malik Al Saleh.

Lahirnya Kerajaan Islam Samudera Pasai

Kedaulatan kerajaan Sriwijaya (684 M- 1377 M) dibawah dinasti Syailendra dengan rajanya yang pertama Balaputera Dewa, yang berpusat di Palembang Sumatera Selatan makin kuat dan daerahnya makin luas, setelah daerah dan kerajaan Melayu, Tulang Bawang, Pulau Bangka, Jambi, Genting Kra dan daerah Jawa Barat didudukinya Ketika Sriwijaya sedang mencapai puncak kekuatannya, ternyata mengundang raja Rajendrachola dari Cholamandala di India selatan tidak bisa menahan nafsu serakahnya, maka pada tahun 1023 lahirlah serangan dari raja India selatan ini kepada Sriwijaya.

Ternyata dinasti Syailendra ini tidak mampu menahan serangan tentara Hindu India selatan ini, raja Sriwijaya ditawannya dan tentara Chola dari India selatan ini kembali ke negerinya. Walaupun Sriwijaya bisa dilumpuhkan, tetapi tetap kerajaan Buddha ini hidup sampai pada tahun 1377. Disaat-saat Sriwijaya ini lemah, muncullah kerajaan Islam Samudera-Pasai di Aceh dengan rajanya Malik Al Saleh dan diteruskan oleh cucunya Malik Al Zahir.

Politik Samudera Pasai bertentangan dengan Politik Gajah Mada

Gajah Mada yang diangkat sebagai patih di Kahuripan (1319-1321) oleh raja Jayanegara dari Majapahit. Dan pada tahun 1331, naik pangkat Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit yang diangkat oleh raja Tribuana Tunggadewi.

Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit inilah keluar ucapannya yang disebut dengan sumpah palapa yang berisikan "dia tidak akan menikmati palapa sebelum seluruh Nusantara berada dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit". Ternyata dengan dasar sumpah palapanya inilah Gajah Mada merasa tidak senang ketika mendengar dan melihat bahwa Samudera Pasai di Aceh makin berkembang dan maju. Pada tahun 1350 Majapahit menggempur Samudera Pasai dan mendudukinya. 27 tahun kemudian pada tahun 1377 giliran Sriwijaya digempurnya, sehingga habislah riwayat Sriwijaya sebagai negara buddha yang berpusat di Palembang ini.

Era Sultan Iskandar Muda

Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur pada masa kejayaannya. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh pula meliputi hingga Perak.

Aceh juga merupakan suku bangsa pertama di pulau Sumatra yang memiliki tradisi militer, dan pernah menjadi suku bangsa Adi Daya untuk wilayah regional Selat Malaka (Sumatra dan Semenanjung Melayu).

Sri Sultan Iskandar Muda kemudian menikah dengan seorang Putri dari Kesultanan Pahang. Putri ini dikenal dengan nama Putroe Phang. Konon, karena terlalu cintanya sang Sultan dengan istrinya, Sultan memerintahkan pembangunan Gunongan di tengah Medan Khayali (Taman Istana) sebagai tanda cintanya. Kabarnya, sang puteri selalu sedih karena memendam rindu yang amat sangat terhadap kampung halamannya yang berbukit-bukit. Oleh karena itu Sultan membangun Gunongan untuk mengubati rindu sang puteri. Hingga saat ini Gunongan masih dapat disaksikan dan dikunjungi.

Dibalik Cerita Masjid Baiturrahman, Saksi Sejarah Aceh

Masjid Baiturrahman telah menjadi simbol Nangroe Aceh Darussalam. Menelusuri sejarah masjid yang berada di jantung kota Banda Aceh ini, ibarat melihat perjalanan bumi Serambi Mekah. Mulai masa kesultanan, penjajahan Belanda dan masa bersama Indonesia lengkap dengan pemberontakannya. Mulai Daerah Operasi Militer, perjanjian damai hingga tsunami. Rumah ibadah ini menyaksikan semuanya.
Kita simak laporan KBR68H yang disampaikan Vivi Zabkie saat mengujungi masjid itu beberapa waktu.
Mengikuti sejarah Aceh
Panas terik kota Banda Aceh serasa langsung enyah begitu kaki menginjak halaman masjid Baiturrahman. Udara dalam masjid berkubah lima ini sejuk. Lima pintu dan jendela yang lebar, kubah tinggi serta ruang dalam masjid yang luas membuat udara bergerak bebas. Januari lalu, rumah ibadah ini baru saja tuntas berbenah dari kerusakan akibat tsunami. Sisa-sisa bencana itu tak terlihat lagi.
Tapi sejarah mencatat, sekali lagi Baiturrahman melewati satu babak sejarah masyarakat Aceh. Masjid ini merupakan simbol Aceh. Perjalanan masjid ini juga merekam sejarah Aceh. Karena itu tak lengkap rasanya bila berkunjung ke Aceh, tanpa menengok masjid berkubah lima ini dan sedikit mengenal sejarahnya.
Masjid ini sudah berada di tengah kota Banda Aceh sejak zaman kesultanan. Ada dua versi hikayat pendiriannya. Ada yang menyebut Sultan Alauddin Johan Mahmud Syah membangun masjid ini pada abad ke 13. Namun versi lain menyatakan Baiturahman didirikan pada abad 17, pada masa kejayaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tak ada yang bisa memastikan mana yang benar. Tapi nama Baiturahman, menurut catatan sejarah, diberikan oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu masjid ini menjadi salah satu pusat pengembangan ajaran Islam wilayah kerajaan Aceh.
Perubahan fisik masjid menurut salah satu ketua koordinator masjid Baiturrahman Sanusi Hanafi, mengikuti sejarah bumi serambi mekah. Bangunan sekarang bukan lagi bangunan zaman kesultanan. Pada masa kesultanan, gaya arsitektur Baiturahman mirip masjid-masjid tua di Pulau Jawa. Bangunan kayu dengan atap segi empat dan bertingkat.
Sanudi Hanafi: “Kubahnya satu. Pada 1873, ini dibakar oleh Belanda. Mengapa dibakar, karena masjid dijadikan pusat kekuatan tentara Aceh melawan Belanda. Dan pada tahun 1873 itu terjadi pertempuran besar antara tentara Aceh dengan tentara Belanda. Terjadi tembak menembak. Sehingga demikian gugurlah perwira tinggi Belanda bernama Kohler”
Pertempuran di masjid ini dikenang lewat pembangunan prasasti Kohler pada halaman masjid. Letak prasasti di bawah pohon Geulempang, yang tumbuh di dekat salah satu gerbang masjid.
Sanudi Hanafi: “Dibakar ini tambah marahlah rakyat Aceh dan tentara Aceh. Kemudian menuntut dibikin baru. Maka dibikin barulah empat tahun kemudian, mesjid yang baru satu kubah, kemudian konstruksinya dari beton”

Dirancang arsitek Belanda
Peletakan batu pertama pembangunan kembali masjid dilakukan tahun 1879 oleh Tengku Malikul Adil, disaksikan oleh Gubernur Militer Hindia Belanda di Aceh saat itu, G. J. van der Heijden. Pembangunan mesjid ini dirancang arsitek Belanda keturunan Italia, De Brun. Bahan bangunan masjid sebagian didatangkan dari Penang - Malaysia, batu marmer dari Negeri Belanda, batu pualam untuk tangga dan lantai dari Cina, besi untuk jendela dari Belgia, kayu dari Birma dan tiang-tiang mesjid dari Surabaya.
Pembangunan kembali masjid dengan satu kubah, selesai dua tahun kemudian. Pada masa residen Y. Jongejans berkuasa di Aceh masjid ini kembali diperluas.
Sanudi Hanafi: “Kemudian setelah itu, masyarakat Aceh semakin besar, untuk mengupahi dan meredakan kemarahan rakyat Aceh maka masjid diperluas lagi kiri kanannya pada tiga tahun kemudian. Ditambahlah dua kubah lagi di atasnya sehingga menjadi tiga kubah” Belanda kemudian meninggalkan Aceh. Bumi Nangroe beralih pada Indonesia.
Berubah lagi
Pada 1957, masa pemerintahan Soekarno, masjid ini kembali berubah. Dua kubah baru dibuat di bagian belakang. Dibangun pula dua menara dengan jumlah tiang mencapai 280 buah. Karena perluasan ini, menurut koordinator pengurus masjid Sanusi Hanafi, sejumlah toko di pasar Aceh yang berada di sekeliling mesjid tergusur.
Kembali koordinator pengurus masjid Baiturrahman Sanusi Hanafi. : “Diletakkanlah batu pertamanya oleh menteri agama KH Ilyas, kemudian dibangun kira-kira empat tahun. Bangunan berikutnya itu sudah sampai pada menara yang berikut ini. Tapi kerjasamanya dengan pemerintah Aceh. Waktu itu Gubernurnya Ali Hasymi. Kemudian pada tahun 80, bagian dalam masjid, 80-82, dalam rangka MTQ nasional di perbaiki, direnovasi bagian dalamnya diberi ornamen-ornamennya. Dan di depan itu diberi plaza ”
Renovasi masjid yang dilakukan pemerintah Soekarno terjadi pada masa gerakan Darul Islam pimpinan Daud Beureueh. Sehingga banyak kalangan yang mengaitkan pembangunan itu sebagai usaha pemerintah meredam pemberontakan itu. Lima kubah juga dianggap mewakili Pancasila yang digagas Soekarno.
Pada kurun 1992-1995, masjid kembali dipugar dan diperluas hingga memiliki tujuh buah kubah dan lima menara. Setelah dipugar, masjid itu mampu menampung 10.000 hingga 13.000 jemaah. Halaman masjid juga diperluas hingga menjadi 3,3 hektar.
Mempertahankan arsitektur asli
Semua pemugaran ini, menurut pengurus masjid Sofyan Hasyim dilakukan dengan mempertahankan arsitektur dan bentuk ornamen lama pada masa Belanda. Salah satu tiang peninggalan Belanda, ketika masjid masih berkubah satu, masih dipertahankan. Arsitektur masjid ini bercorak eklektik, yaitu gabungan berbagai unsur dan model terbaik dari berbagai negeri.
Ini misalnya tampak pada tiga pintu bukaan serta jendela yang bisa berfungsi sebagai pintu masuk. Jendela ini dibentuk oleh empat tiang langsing silindris model arsitektur Moorish, yang banyak terdapat di masjid-masjid Afrika Utara dan Spanyol. Sementara bagian tengah ruang shalat berbentuk bujur sangkar, diatapi kubah utama yang bercorak bawang. Pucuknya dihiasi kubah, mirip masjid-masjid kuno di India.
Pada jendela yang sekaligus menjadi pintu terdapat ukiran yang tampak kokoh dan indah. Untuk menambah kemegahan dan keindahan, masjid ini ditempatkan di tengah lapangan terbuka, sehingga semua bagian masjid jelas terlihat juga dari kejauhan.
Saksi bencana tsunami
Masjid Baiturrahman menjadi saksi darurat militer di Aceh, ketika muncul Gerakan Aceh Merdeka. Masjid ini menjadi tempat warga Aceh mengadu kepada Tuhan atas tanggungan beban konflik. Rumah ibadah ini juga menjadi sarana singgah pejabat pusat mengunjugi Aceh yang ketika itu tak aman.
Baiturrahman yang konon merupakan salah satu masjid terindah Asia Tenggara ini juga menjadi saksi bisu bencana tsunami. Bencana memilukan itu juga merusak sejumlah bagian masjid. Sebuah video tentang kedahsyatan tsunami menunjukkan ratusan orang naik ke masjid Baiturrahman. Mereka menyelamatkan diri sembari meneriakkan nama Tuhan. Allahuakbar, Allahuakbar.
Banyak warga Aceh selamat dari bencana berkat masjid ini. Ketua koordinator III Masjid Baiturrahman Sanusi Hanafi : “Mereka tidak tahu lari ke mana, mereka larilah ke mesjid. Sehingga penuhlah masjid. Mereka yang lari ke mesjid alhamdulillah selamat. Kecuali yang tidak sampai. Ada yang di jalan, ada yang di pasar itu banyak yang jadi mayat. Masjid ini selama tiga empat hari penuh dengan orang-orang yang mencari keselamatan. Termasuk di tempat kita ini, dulu ini pakai karpet, karpetnya penuh dengan darah, kotor. Orang masuk ke masjid dengan ketakutan dan tak tahu lagi membasuh kaki, tidur di sini”
Sedikit retak
Pada halaman masjid inilah berdiri posko bencana pertama pasca tsunami Desember 2004 tersebut. Masjid ini tangguh bertahan dari gempa dan terjangan air laut yang naik ke daratan. Hanya sedikit bangunan yang retak akibat gempa.
Sanudi Hanafi: “Kemudian masjid secara struktural tidak mengalami kerusakan, tetapi kalau diteliti lebih lanjut, akibat gempa, bukan akibat tsunami itu terjadi keretakan-keretakan pada dak, sehingga kalau hujan besar terjadi kebocoran”
Kerusakan juga terjadi di ruang perpustakaan. Ribuan buku koleksi perpustakaan hampir sebagian besar hanyut atau terendam lumpur. Beberapa buku yang hanyut ke halaman belakang masjid, sempat diselamatkan. Gempa juga mengakibatkan pondasi mesjid turun pada beberapa tempat. Namun tidak begitu terlihat.
Kerusakan parah hanya terjadi pada menara di halaman masjid, yang dikenal dengan sebutan tugu modal. Tugu modal merupakan sebuah monument yang menunjukkan Aceh pernah dinyatakan sebagai daerah modal dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Saksi perdamaian
Pasca tsunami perdamaian datang. Masjid ini kembali menjadi bagian sejarah itu. Di masjid inilah warga menggelar doa khusus ketika delegasi Indonesia bertemu dengan wakil Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia.
Masjid ini pula yang menjadi saksi ketika pasca perjanjian damai, Aceh menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung. Uji membaca Al Quran bagi para calon Gubernur digelar di masjid ini.
Pasca tsunami, kerusakan-kerusakan Masjid Baiturrahman diperbaiki. Sebagian dilakukan lewat sumbangan masyarakat tak lama setelah bencana. Perbaikan besar-besaran dilakukan lewat sumbangan lembaga donor, di antaranya Saudi Charity Campaign. Pengurus The Saudi Charity Campaign, Imo Wibowo.
Imo Wibowo: “Membuat fasilitas umum seperti tempat wudhu di sisi utara, bangunan barum penataan lansekap di sekitar bangunan, kolam, dan kolam itu juga sebagai monumen”
Semua itu menghabiskan dana Rp. 20 milyar. Pada 15 Januari lalu proses perbaikan dinyatakan resmi selesai. Kini masjid Baiturahman seolah habis bersolek, tampil cantik menawan.
Masjid Baiturrahman menyaksikan perubahan Aceh pasca tsunami dan perjanjian damai. Ketika syariah Islam berlaku di Serambi Mekah, kawasan masjid Baiturahman dinyatakan sebagai area terbatas. Hanya pengunjung yang menutup aurat sesuai hukum syariah boleh masuk halaman masjid. Namun dengan daya tarik dan keindahannya, pengunjung biasanya rela mematuhinya asal bisa melihat magnet Aceh ini dari dekat.

Aceh dan sejarah

Aceh dan sejarah adalah sebuah diskursus unik. Berbagai tanggapan sinis seringkali terdengar ketika Aceh berbicara sejarahnya. Aceh hanya berbangga dan terbuai dengan romantisme sejarah, Aceh telah "mati" terbunuh dengan sejarahnya sendiri sehingga tidak bangkit lagi, atau sejarah Aceh tidak lain adalah pengulangan kisah-kisah yang membosankan tentang peperangan dan heroisme pejuang.



Terlepas dari berbagai pandangan ini, Aceh terus mencipta sejarah dan terus berbicara akan sejarahnya. Karena itu, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah berhenti sekedar berbangga terhadap kegemilangan sejarah, berhenti mengeluh dan meratapi penderitaan, dan sebagai gantinya kita harus membahas kegemilangan dan penderitaan itu kemudian menganalisanya demi sebuah “kesadaran”.



Sejarah Aceh adalah Islam, dan Islam mewarnai sejarah Aceh. Sudah menjadi kesepakatan umum, daerah yang pertama sekali masuk Islam di Nusantara adalah Aceh, di sinilah kerajaan Islam yang pertama lahir, yang menandakan dimulainya peradaban Islam. Identitas Islam terus mewarnai perjalanan peradaban ini. Hal yang unik dari ke-Islaman Aceh ialah, ia tidak hanya sebagai agama yang dipakai dalam keseharian dan kebudayaan, tetapi juga menjadi ideologi yang telah menyatu dengan Aceh. Islam menjadi dasar negara untuk sebuah pemerintahan baru yang kemudian dibentuk dan menjadi pedoman hukum tertinggi negara tersebut.



Perkataan H.A.R Gibb yang terkenal; “Islam sesungguhnya lebih dari satu sistem agama saja, ia adalah satu peradaban yang lengkap” menjadi terbukti di Aceh. Rakyat Aceh pada masa itu, dengan kecerdasan yang tinggi, ketaatan kepada Tuhan, dan dinamika sosial-budaya yang beragam, berhasil memanifestasikan Islam dalam sebuah peradaban madani. Semua tingkah laku negara dan rakyat berdasarkan Islam. Ini terangkum dalam sebuah adagium: adat bak po teumeuruhom, hukom bak syiah kuala, kanun bak putroe phang, reusam bak laksamana. Dari sini pula, Islam kemudian bekembang dan menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk nusantara. Islam di Aceh telah menjadi sebuah peradaban yang mewarnai perjalanan hidupnya di hari-hari selanjutnya. Aceh memiliki corak ke-Islaman yang khas. Proses penyatuan Islam dengan adat setempat berlangsung sangat sempurna. Sehingga sering dikatakan adat aceh adalah Islam dan Islam telah menjadi adat rakyat Aceh (adat ngon syariat lagee zat ngon sifeut). Semangat egaliter dan peradaban yang terbuka turut pula menjadikan daerah ini memiliki peradaban yang tinggi (kosmopolit) dan lebih cepat maju seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Hal ini didukung pula oleh letaknya yang sangat strategis, menjadi lalu lintas nusantara dan kebudayaan di Asia dan Eropa (India, Arab, Turki, Cina, dan Eropa).



Peradaban yang dibangun disamping beridentitaskan Islam (Islamic identity), juga memiliki identitas tersendiri yang khas yaitu identitas ke-Acehan (Acehnese identity). Identitas ini bersumber dari ajaran Islam yang dimanifestasikan dalam adat kebudayaan dan juga dari peleburan berbagai kebudayaan dan peradaban luar yang singgah di aceh yang telah menyatu dalam masyarakat. Peradaban yang kosmopolit ini menjadikan Aceh lebih maju dibanding kerajaan lain di Nusantara. Di sinilah lahir ilmuan-ilmuan terkemuka, Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniry, Abdur Rauf As-sinkili dll.



Dalam fase selanjutnya Aceh mulai melemah, penyebabnya adalah peperangan yang sangat panjang dan melelahkan. Perang menjadi ciri lain sejarah Aceh. Aceh tidak pernah berhenti berperang, yang terjadi adalah pasang surut perdamaian. Sesekali damai, tapi jelas perang tak pernah reda. Konsekuensinya adalah Aceh mulai kehilangan identitas. Perang sangat anti kemapanan, ia merusak seluruh sendi kehidupan yang telah disusun beabad-abad.



Hari ini adalah masa-masa kemunduran Aceh. Masa dimana kita terpuruk di bidang politik (depolitisasi), ekonomi (eksploitasi), budaya (pelumpuhan budaya), dan juga agama (sekularisme). Aceh telah kehilangan semua identitasnya dalam bidang-bidang tersebut. Hari ini adalah juga masa dimana Aceh berhadapan dengan konflik yang sangat panjang, yang menyebabkan hilangnya ribuan nyawa manusia dan banyak harta benda. Dalam masa-masa ini juga potensi sumber daya manusia Aceh terus berkurang, Aceh kehilangan pemimpin-pemimpin cerdas, Aceh juga kehilangan ilmuan-ilmuan. Kemunduran ini juga ternyata turut menghilangkan adat dan identitas yang selama ini sangat melekat yaitu Islam.

Kejatuhan kegemilangan Aceh ini ditandai pula dengan hilangnya identitas ke-Islaman dan ke-Acehan yang diganti dengan identitas Sekuler dan Ke-Indonesian. Secara perlahan keduanya menghilangkan peradaban yang sudah mapan dibangun. Identitas negara baru, yang merupakan perpaduan berbagai daerah dan bangsa yang terletak di sepanjang gugusan nusantara, ternyata mempunyai corak keislaman dan peradaban yang berbeda. Sehingga tolak tarik dan persinggungan terlihat sepanjang perjalanan sejarah. Walaupun Aceh diakui telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap tegaknya negara ini, namun ternyata sepanjang perjalanannya kedua identitas ini sangat tidak harmonis. Berbagai ketidakpuasan telah melahirkan konflik yang sangat panjang sepanjang sejarah nusantara. Aceh melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Konflik yang berlangsung sampai sekarang juga nantinya mempunyai cerita sejarah tersendiri dalam perjalanan Aceh.

Menggagas perubahan

Benar bahwa sejarah Aceh telah berputar, dari kegemilangan kepada kemunduran. Kita tidak perlu bersedih dan mengutuk diri, karena ternyata kita berada dalam masa kemunduran, yang sangat diperlukan sekarang adalah kesadaran akan sejarah kita untuk menumbuhkan semangat membangun kembali kegemilangan.



Herakleitos, seoarang filosof Yunani, berkata dengan tegas, Panta rei – semua berlalu! Konflik yang panjang dan telah lama ini pasti akan berlalu. Dan ternyata benar, kita berada di babak lain dari sejarah Aceh. Aceh saat ini mencoba berdamai dan menandatangai nota kesepahaman (MoU GAM-RI). Aceh sedang menulis sejarahnya dengan mencoba menyusun gaya pemerintahan dan gaya demokrasinya sendiri yang berbeda dengan daerah lain.



Perubahan pasti terjadi, karena esensi hidup di dunia adalah ‘gerak’, tidak ada yang tetap, yang tetap adalah perubahan. Mungkin saja apa yang berlaku hari ini adalah tonggak (milestone) untuk kembali melakukan perubahan menuju kegemilangan. Masih ada harapan yang besar dan tantangan masa kini untuk menata perubahan dan membangun kembali peradaban di bumi Serambi Mekkah. Apa yang berlaku saat ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya, ia adalah perjuangan mewujudkan sebuah cita-cita ideal.



Tentu ini hanya sekelumit dari pada sejarah Aceh, yang masih merupakan bagian dari ingatan kolektif bangsa Aceh. Kondisi yang tidak menyenangkan yang sekarang kita hadapi adalah juga berasal dari runtutan masa lalu yang telah kita gariskan. Segala kemungkinan untuk masa depan masih mungkin berlaku. Tugas kita adalah menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk memulai perubahan, mewujudkan kembali Aceh yang adil makmur, bermartabat, terhormat, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kemanusian yang universal. Inilah saatnya untuk beranjak kembali menuju kegemilangan seperti yang pernah kita capai. Semua berputar dan bisa berubah (taghyir). Bisa saja setelah fase tua yang digambarkan Ibnu Khaldun ketika menceritakan sejarah sebuah peradaban, tidak menuju ke fase kematian, tetapi berputar lagi menuju remaja, karena perputaran sejarah tidak selalu persis dengan peredaran perjalanan hidup manusia, ia sangat dinamis.



Namun jelas, perubahan itu tidak terjadi dengan sendiri, juga kita tidak tahu apakah perubahan itu bisa cepat atau lambat terjadi, ia perlu kepada syarat-syarat penunjang yang harus dipenuhi untuk mempersiapkan dan mempercepat perubahan tersebut.



Inilah signifikansi lain dalam perenungan sejarah. Ia adalah seni pembakar khayal, pendobrak nurani, juga inspirasi yang tidak habis-habis. Ketika kita putus asa, ia lah yang akan membangkitkan kembali semangat kita. Atau ketika kita bingung terhadap rancangan masa depan yang ideal, ia lah yang menjadi cerminan kita. Bangsa yang bisa melakukan ini adalah bangsa yang mempunyai pengalaman yang lebih luas, kematangan yang lebih besar dari akal praktis, dan akhirnya satu pelaksanaan yang lebih lengkap dari cita-cita asasi tertentu mengenai kehidupan.



Pada akhirnya, “kesadaran” sejarah hendaklah menjadi landasan “pencerahan” untuk bisa menggagas “perubahan”. Walaupun tidak sedikit orang yang remeh dan sinis terhadap sejarah Aceh, namun kita tetap berkeyakinan bahwa itu adalah sumber pusaka terbesar yang diwariskan indatu kita, dan masih sangat relevan untuk membentuk karakter bangsa (nation building) Aceh modern di masa depan. Ia juga bisa mengajarkan kita menjadi bijaksana ketika kita “hampa” tidak punya pihan ataupun ketika kita “bingung” terhadap berbagai alternatif pilihan (politik) yang ada. History is philosophy from examples, demikian kata Dionysius of Halicarnassus, seorang historian yunani dalam Ars Rethorica.